Bersurat ke Presiden, MAKI Jatim Ingatkan APH soal Pemeriksaan Calon Kepala Daerah di Masa Pilkada

"Bahwa ketika Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim masih melakukan pemanggilan terhadap bacakada, padahal sudah ada Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1160/V/RES.I.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024," katanya.

Heru menyebut, tindakan dari Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim ceroboh. Ia ingin Ditreskrimsus harusnya menghormati proses Pilkada yang sedang berlangsung agar tidak ada black campaign untuk menjatuhkan salah satu bapaslon.

"Tindakan Subdit III Tipidkor Polda Jatim sudah sangat meresahkan. Kami mendukung pemberantasan korupsi, asal dengan tujuan yang benar di mana kepentingan rakyat di atas segalanya," tandasnya.

Acara ini turut diikuti oleh jajaran pengurus DPD Pro Jokowi (Projo) dan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB). (sha/far)