Jelang Debat Kedua Pilgub, KPU Jatim Menjamin Netralitas Tujuh Panelis

Surabaya, tvOnenews.com - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) memastikan independensi tujuh panelis dalam debat publik kedua Pilgub Jatim 2024. KPU Jatim menjamin netralitas tujuh panelis yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan tinggi. Debat publik kedua pilkada Jatim ini akan berlangsung Minggu (03/11) malam ini. 

Ketua KPU Jawa Timur, Aang Khunaifi menyampaikan, persiapan debat publik kedua Pilgub Jawa Timur ini sudah matang. Berbeda dengan debat pertama yang digelar di kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), pada debat kedua yang akan digelar di hall Grand City, Surabaya.

Pada debat publik kedua, KPU Jatim menjamin netralitas ketujuh panelis yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan perguruan tinggi. Mereka tidak memiliki catatan formal masuk sebagai tim kampanye dan pasangan calon. Sebagian besar para panelis ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah menjalani proses verifikasi KPU Jatim.

"Dari tujuh itu kita sudah punya latar belakang panelis berikut profilnya kemudian sebagian tercatat sebagai ASN sebagai pendidik di perguruan tinggi," ungkap Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi.

Aang menyebutkan, apabila ada pertanyaan atau keraguan terkait panelis yang dipilih lantaran diketahui pernah atau dekat dengan salah satu pasangan calon, maka itu adalah hak publik. Namun lanjutnya, KPU Jatim telah melakukan pertimbangan secara komprehensif.

"Hal itu hak publik sepanjang kami tidak memiliki catatan formal masuk sebagai tim kampanye dan pasangan calon, kami tetap menggunakan yang bersangkutan Aang.

"Panelis juga sudah menandatangani pakta integritas, kami sebagai lembaga KPU sudah menetapkan dengan berbagai pertimbangan," imbuhnya.

Sementara itu, untuk debat publik kali ini KPU Jatim membatasi jumlah pendukung 100 orang untuk masing-masing paslon, pada debat pertama jumlah pendukung 150 orang. Sedangkan tema debat kali ini adalah “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif serta pelayanan publik yang inklusif untuk keadilan masyarakat Jawa Timur”. (msi/gol)