Anak Menteri Kalah di Pilkada Nganjuk, Siap Ajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Ulum juga menyampaikan, intinya Paslon 01 menghormati proses yang sudah ada, tetapi kita akan mengajukan keberatan, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita diberikan hak untuk melakukan langkah-langkah berikutnya, dan itu akan kita lakukan ke Mahkamah Konstitusi.

“Di undang-undang itu ketika ada perhitungan yang memang masih belum kita terima, kita diberi hak untuk mengajukan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) ke MK,” tambahnya.

Menurut Ulum, kini Tim Kuasa Hukum Paslon 01 masih menyiapkan berkas gugatan ke MK, termasuk dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk menunjang gugatan tersebut.

“Sebelum batasan akhir (pendaftaran gugatan) itu selesai, akan kita ajukan ke MK,” ucapnya.

Ulum menambahkan, ada beberapa alasan yang mendasari Paslon 01 mengajukan gugatan ke MK. Di antaranya adanya dugaan kecurangan saat proses pemungutan suara pada 27 November 2024 lalu.

“Misalnya ada beberapa kotak kartu suara ternyata juga sudah tidak segelan. Nah itu kan juga bagian dari yang kita pertanyakan. Kedua ada beberapa yang juga (saksi paslon 01) tidak dikasih salinan C1, itu juga kita pertanyakan nanti,” ungkapnya.

Ketua tim pemenangan yang juga menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Nganjuk tersebut mengaku optimis gugatan yang bakal dilayangkan ke MK tersebut bakal dikabulkan oleh para hakim konstitusi.