Super Sinden, Wujudkan Kesetaraaan Gender di Setiap Program Pembangunan di Jawa Timur

Surabaya, Jawa Timur – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Gender Equality atau Kesetaraan Gender dalam setiap program pembangunan di Jawa Timur. Untuk itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono meluncurkan Sistem Perencanaan Penganggaran Responsif (PPRG) berbasis online atau disebut dengan SUPER SINDEN. 

Sistem berbasis online tersebut merupakan inisiasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim yang secara resmi diluncurkan di Hotel Artotel Surabaya, Kamis (25/8). 
 
Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Adhy menyampaikan apresiasi sekaligus rasa bangga atas usaha dan keseriusan jajaran Pemprov Jatim dalam mewujudkan Kesetaraan Gender di semua lini. Pasalnya, isu terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) juga telah diamanahkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pemerintah pusat ke-5 yaitu Gender Equality.

Dirinya melanjutkan, Kesetaraan gender bukan hanya fokus dari DP3AK, tetapi nantinya semua OPD, dalam programnya juga harus berbasis Gender Equality. 

“Saya juga mengapresiasi launching Super Sinden ini. Sesuai dengan namanya, diharapkan bisa memberikan dampak yang hebat dan bermanfaat bagi semua orang. Supaya semua orang juga bisa Aware akan Kesetaraan Gender,” tutur Sekdaprov Adhy.

Dirinya menekankan bahwa tujuan besarnya adalah seluruh program pemerintah bisa berpihak terhadap Kesetaraan Gender. Bukan hanya soal laki-laki dan perempuan, tetapi berbagai kaum rentan lain, seperti disabilitas, anak-anak dan orang tua telah masuk pada fokus SDGs ke-5. 

Selain itu, Sekdaprov Adhy Karyono juga mengingatkan pentingnya momen penyusunan rancangan anggaran, dimana sudah berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG). Selanjutnya adalah pada implementasi nya apakah sudah sesuai dengan perencanaan.

Selanjutnya, tugas dari Pemprov Jatim adalah melakukan sosialisasi hingga ke seluruh Kab/Kota di Jawa Timur. Menurutnya, Pemprov sendiri sudah advance, namun kecepatan Kab/Kota untuk bisa mengikuti langkah Pemprov Jatim merupakan tantangan tersendiri.