Wakil Ketua KPK Ajak Ribuan Mahasiswa Baru Belajar dan Pahami Anti KKN

Surabaya, Jawa Timur -  Wakil Ketua KPK RI Periode 2007-2011, Prof. Dr. Haryono Umar, M.Sc., Ak., C.A. mengajak 1.520 mahasiswa baru  Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) tahun akademik 2022-2023 untuk belajar dan memahami konsep anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Haryono Umar menjelaskan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya.

Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan. Hal tersebut tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat.

“Mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan. Mahasiswa diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” ungkapnya dihadapan ribuan mahasiswa baru Unusa dalam rangka acara Pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2022 di auditorium lantai 9 Tower Unusa Kampus B Jemursari, Senin (5/9).

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemendikbud tahun 2012-2015 ini menambahkan, keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat.

“Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Haryono Umar mengungkapkan bahwa melalui pendidikan anti korupsi maka generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan tidak melakukan kegiatan ini, seperti apa yang dilakukan oknum-oknum sebelumnya.