Tuntut Copot Asep Kepala ATR/BPN Gresik, Puluhan Aktivis Pemuda Demo Kantor BPN Jawa Timur

Surabaya, Jawa Timur - Puluhan massa aktivis pemuda Gresik anti mafia tanah, menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, di jalan Gayung Kebonsari, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Kamis (3/11).

Pada aksi unjuk rasa yang mendapatkan pengamanan ketat aparat kepolisian itu, massa aktivis pemuda Gresik menuntut Kepala Kantor ATR/ BPN Gresik, Asep Heri, karena dianggap gagal dalam melakukan reformasi birokrasi dan praktik mafia pertanahan di lingkungan Kantor ATR/ BPN Kabupaten Gresik.

Bahkan dalam orasinya, aktivis pemuda Gresik, menuding ATR/BPN Gresik sebagai sarang mafia tanah. Dengan membawa membawa sejumlah spanduk diantaranya bertuliskan ‘disini sarang mafia tanah," massa aksi juga menuntut agar Kepala ATR/ BPN Gresik Asep Heri segera dicopot dari jabatannya.

Massa aktivis menilai jika Asep Heri tidak mampu mewujudkan reformasi agraria yang digaungkan Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.

Sementara itu, perwakilan pendemo, Totok Susanto mengatakan bahwa aksi ini sebagai keseriusan warga masyarakat Kabupaten Gresik dalam pemberantasan mafia tanah di Indonesia, khususnya di ATR/ BPN Gresik. Karena BPN belum memiliki komitmen kuat dalam menangani kasus pertahanan.

"Aksi ini bentuk keprihatinan kami kepada BPN Gresik yang diduga kuat penuh dengan sarang mafia tanah. Makanya kami mendesak agar Asep Heri dicopot," ujar Totok, Kamis (3/11).

Dugaan adanya mafia tanah dicontohkan Totok dalam kasus tanah warga atas nama Sueb Abdullah yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE Manyar Gresik.

Tanah seluas 3,5 hektare tersebut telah diajukan sertifikatnya ke BPN Gresik sejak 6 tahun silam. Namun, hingga kini sertifikatnya tidak diterbitkan dengan alasan yang tidak jelas.

"Klien kami sudah mendaftarkan tanah sejak tahun 2016, tapi sampai sekarang tidak ada jluntrungnya. Ini hanya salah satunya saja," tegas Totok.

Totok melanjutkan, tanah tambak klien kami sudah diuruk dan dijual ke korporat. Jadi batas-batasnya sudah tidak jelas," sambungnya.

Seperti dikabarkan sebelumnya, dalam pertemuan perwakilan pengunjukrasa dengan pihak BPN Gresik tidak membuahkan hasil apapun. Bahkan, Totok menuding BPN Gresik hanya mengolor-ngolor waktu.

"Terima kasih disambut baik oleh Kanwil BPN Jawa Timur. Unjukrasa ini menuntut Kepala ATR/BPN Gresik Asep Heri dicopot. Sebab diduga terlibat dengan oknum mafia tanah. Harapan kami sesegera mungkin Pak Kakanwil dan Dirjen sekaligus Menteri ATR, mendatangi BPN Gresik untuk membumihanguskan mafia tanah," kata Totok.

Sementara itu, Totok menambahkan, dari hasil pertemuan antara perwakilan pendemo dengan pihak Kanwil ATR/BPN Jawa Timur yang diwakili Ribut Hari Cahyono selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Jatim dan Dading Wiyakusuma, Kepala Seksi pengadaan tanah BPN Gresik, akan diadakan mediasi kembali pada tanggal 9 November 2022 nanti.

"Pihak Kanwil BPN Jatim akan memediasi pada tanggal 9 November, antara pemohon sertifikat dengan pihak terkait. Selama ini tidak tahu kalau ada permasalahan seperti itu di Gresik. Termasuk dugaan dokumen yang hilang," pungkasnya. (sha/gol)