Polemik Alokasi Dana Desa Tak Cair Berlanjut, Puluhan Perangkat Desa Lima Bulan Belum Gajian

Bojonegoro, Jawa Timur - Puluhan perangkat desa mendatangi kantor Kecamatan Bojonegoro. Mereka kesal atas ditolaknya proposal pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun anggaran 2022 oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Padahal sebelumnya sudah menyampaikan keluhan mereka ke DPRD Bojonegoro bebebrapa waktu lalu. Namun hasilnya saat ini malah ada pengembalian sekaligus penolakan proposal pengajuan penyaluran ADD tersebut.

Dampak yang dirasakan puluhan perangkat desa ini sudah 5 bulan tidak menerima gaji, padahal pelayanan ke masyarakat masing-masing desa sudah dilakukan.

Mereka berasal dari 7 desa/ kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bojonegoro, yakni Desa Campurejo, Pacul, Kauman, Sukorejo, Mulyoagung, Kalirejo, dan Semanding. Mereka mengeluhkan target PBB P2 untuk melakukan pelunasan dan berpengaruh atas  pencairan ADD tahap 2, sehingga gaji mereka juga tidak terbayarkan.

Watini, salah satu perangkat Desa Pacul mengatakan gaji perangkat desa adalah hak mereka dan tidak ada hubungannya dengan penarikan pajak, karena perangkat desa adalah membantu dalam penarikan PBB P2 tersebut.

Sementara Camat Bojonegoro, Mochlisin Andi Irawan mengatakan, kedatangan perangkat desa guna menyampaikan aspirasi terkait ditolaknya proposal penyaluran ADD oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

"Dari 60 orang tersebut hanya ada 2 kades, yakni dari Pacul dan Campurejo. Lainnya hanya perangkat desa," ucapnya, Jumat (4/11).

Dia melanjutkan, semua keluhan dari perangkat desa itu telah ditampung. Selanjutnya pihak kecamatan akan segera melakukan koordinasi dengan Pemkab Bojonegoro. Hal yang paling dikeluhkan dari perangkat desa itu adalah dihapuskannya beban pelunasan PBB P2 yang menjadi syarat pencairan Alokasi Dana Desa.

"Sudah ditampung (aspirasi), segera kami lakukan koordinasi," lanjut Camat Bojonegoro.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno menyatakan, pemungutan PBB bukan tugas pihak desa. Desa sifatnya hanya membantu Pemkab Bojonegoro. Dan jika desa yang sifatnya membantu itu tidak memenuhi target dalam memungut PBB, maka tidak sepantasnya dijatuhi hukuman, dalam hal ini dihukum dengan ditolaknya proposal penyaluran ADD.

"Ini kan bukan tugas utama desa, masa kami yang kena hukuman jika tidak target. Kami sifatnya cuma membantu kok," tegas Edi Sampurno.
 
Dengan tidak diterimanya proposal penyaluran ADD tahap II tahun anggaran 2022 itu, para perangkat desa tidak menerima gaji selama 5 bulan. Mereka bahkan harus gali lubang tutup lubang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

“Lima bulan tidak gajian, kami harus gali lubang tutup lubang untuk kebutuhan hidup keluarga,” pungkasnya.

Perlu diketahui, surat pengembalian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang dikirimkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan pihak Kecamatan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa (Pemdes). Hal tersebut tentu diketahui Bupati Bojonegoro. (dra/hen)