Ketua DPD RI Terima Aspirasi Keterbatasan Perangkat Monitoring Siaran TV Digital dari KPID Jatim

"Jumlah televisi ada 32 dan seluruhnya sudah beralih ke digital. Hanya apakah seluruh masyarakat sudah dapat menikmatinya, nah itu yang sampai hari ini kami masih terus memantau perkembangannya di lapangan," papar Yoshua.

Yoshua juga menyampaikan aspirasi anggaran untuk lembaganya yang masih terbilang kecil. Dengan jangkauan wilayah yang cukup besar, tahun ini KPID Jatim mendapat alokasi anggaran hanya Rp1 miliar dari anggaran yang kami ajukan sebesar Rp5 miliar.

"Untuk tahun 2023 kami mendapat anggaran Rp1,5 dari Rp6 miliar anggaran yang kami ajukan. Tapi itu belum pasti, baru alokasi," ujarnya.

Plt Kadis Kominfo Jatim, Hudiyono, terus mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana keinginan Gubernur Jatim yang berharap seluruh kinerja diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat.

"Kami tak mendapat alokasi dana dari kementerian. Tetapi kami bersama KPID terus melakukan sosialisasi dan pemantauan mengenai peralihan siaran dari analog ke digital ini," terang Hudiyono.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah memperhatikan dengan baik keluhan yang disampaikan oleh KPID Jatim. Sebab, monitoring merupakan hal penting untuk memastikan siaran televisi berkualitas kepada masyarakat.

"Masyarakat harus mendapatkan haknya atas siaran yang berkualitas. Tentu perangkat monitoring menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Saya minta hal ini diperhatikan dengan baik," ujar LaNyalla.