Warga Perak Surabaya Bersurat ke Presiden Jokowi Dukung Menteri ATR/BPN Tuntaskan Polemik Tanah di Wilayah Tanjung Perak

"Apalagi saya dengar di Perak itu perolehan tanahnya ada yang jual beli. Ini Pelindo juga harus membuktikan, sejauh mana kepemilikan atas lahan yang kini di tempati warga. Bahkan ada yang sudah dua puluh tahun lebih menempati lahan tersebut," imbuhnya.

"Kalau memang Pelindo yang memiliki, ya harapannya tentu disewakan ke masyarakat dengan harga semurah-murahnya. Tapi di Pelindo ini juga tidak jelas, ada sebagian tanah yang bisa disertifikatkan sebagian tidak," lanjutnya.

Imam juga menyoroti, konflik kepemilikan lahan tersebut menjadikan warga Perak minim mendapatkan akses serapan dana APBD Kota Surabaya untuk infrastuktur.

"Karena polemik itu, Pemkot Surabaya tidak bisa membangun infrastuktur disana (Perak), seperti saluran air, pavingisasi, jalannya. Padahal masyarakat disana juga bayar pajak," terang Imam.

Imam juga berharap, agar rencana Hadi Tjanjanto sesegera mungkin dilakukan sebagai kepanjangan tangan dari program Presiden RI, Joko Widodo.

"Ini ironi, di tengah kota besar Surabaya, masih ada warga yang harus konflik kepemilikan dengan aset negara. Jika menurut program Presiden, agar yang menempati lahan milik negara puluhan tahun bisa mengajukan hak kepemilikannya. Namun kembali lagi, Kementrian harus juga uji klaim kepemilikan dari Pelindo III. Kalau bisa jangan terlalu lama juga," tandasnya. (zaz/gol)