Ratusan Anak di Ponorogo Ajukan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Duluan, Ini Penjelasan Pakar

Surabaya, Jawa Timur - Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo mencatat pada tahun 2022 terdapat 198 permohonan pengajuan dispensasi nikah  usia anak. Pengajuan dispensasi pernikahan tersebut didominasi oleh hamil duluan atau hamil di luar ikatan per nikahan.

Menanggapi hal tersebut, dosen bidang kependudukan dan kesehatan reproduksi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair), Dr Lutfi Agus Salim SKM M.Si memberikan tanggapan. Ia berpendapat bahwa saat ini angka perkawinan anak di Indonesia masih tergolong tinggi.

Laporan badan pusat statistik (BPS) tahun 2020 menyebutkan bahwa 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun, yaitu sebesar 1,2 juta jiwa.

“Jika dilihat berdasarkan angka absolut kejadian perkawinan usia anaknya, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah adalah tiga provinsi yang paling tinggi,” ungkap Lutfi yang merupakan Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Faktor Penyebab

Lutfi menjelaskan, perkawinan anak terjadi bisa disebabkan oleh empat faktor utama. Di antaranya faktor pendidikan, pemahaman agama yang sempit, ekonomi, dan sosial budaya.

Lutfi juga menjelaskan bahwa kenaikan angka perkawinan anak di Ponorogo bias saja disebabkan oleh pendidikan yang rendah. Remaja mencoba melakukan aktivitas seksual di masa berpacaran dengan pasangannya, sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan akhirnya terpaksa terjadi pernikahan anak.

Dampak Perkawinan Anak

Perkawinan anak cenderung berdampak pada pihak perempuan. Secara umum, dampak yang timbul antara lain dampak pendidikan, ekonomi, psikologi, dan kesehatan. Terlebih jika melihat kasus yang ada di Ponorogo yang disebabkan kehamilan yang tidak diinginkan tentu akan berdampak pada segi kesehatan.

“Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, berisiko kelahiran prematur, anak yang dilahirkan stunting, dan bisa membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Perkawinan anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan seksual dan gangguan kesehatan reproduksi,” jelas Lutfi.

Upaya Pencegahan

Menurut Lutfi, diperlukan penegakan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia minimum pernikahan, yaitu 19 tahun dengan tindakan serius seperti penyediaan akses yang sama ke pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas untuk anak perempuan dan laki-laki terutama dalam membahas edukasi seks sejak dini.

“Pemberdayaan anak perempuan secara komprehensif melalui sumber daya pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Termasuk dengan memungkinkan penyediaan informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi,” jelas Lutfi. (msi/gol)