Kejari Jakpus Hentikan Perkara Pencurian Handphone Lewat Restorative Justice

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat (Jakpus) kembali melakukan penegakan hukum humanis lewat keadilan restoratif atau restorative justice (RJ). Kali ini RJ diterapkan pada perkara pencurian telepon seluler (ponsel).

Kasus pencurian itu dihentikan penuntutannya karena sudah ada perdamaian pelaku dan korban. Korban juga telah memaafkan perbuatan pelaku dengan tanpa syarat. Kejari Jakarta Pusat menghentikan penuntutan kasus yang menjerat Mulyadi, berdasar RJ.

Pelaku mengakui perbuatannya dan telah menyesal. Dia mengaku terpaksa mencuri ponsel korban untuk membayar kontrakan, karena tak lagi bekerja akibat pandemi Covid-19. Pria yang mengaku hidup sendiri di Ibu Kota ini, lalu menjual hasil curiannya seharga Rp 500 ribu. Saat pembacaan RJ oleh Kajari, Mulyadi bahkan bersimpuh sebagai rasa syukurnya.

Kajari Jakarta Pusat Safrianto Zuriat Putra membacakan surat keputusan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum nomor: 01/E/ EJP/02/2022 teranggal 10 Februari 2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

"Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menimbang kasus posisi sebagaimana dalam berkas perkara yaitu tersangka melakukan pencurian handphone milik saksi korban Ratih dengan cara-cara sebagaimana terungkap dalam berkas perkara," ucapnya di aula Kejari Jakpus, Jumat sore tadi (10/11/2023).

Safrianto menjelaskan beberapa alasan pemberian RJ, antara lain telah dilaksanakan proses perdamaian, tersangka belum pernah dihukum. "Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya," paparnya.

Sementara Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Jakarta Pusat Sobrani Binzar mengungkapkan, tahun ini pihaknya telah menyelesaikan 32 perkara pidana melalui RJ, sejak Januari hingga November 2023.

"Semoga dengan penghentian perkara pidana melalui RJ, masyarakat dapat menerima kembali para tersangka di lingkungan masing-masing," imbuhnya. (abf/ebs)