Beredar Video Oknum Pejabat Pemkab Kotim Lecehkan Lembaga DPRD, Melarang Warga Berhubungan Dengan Dewan

"Itu memang saya, saya yang berbicara dalam video itu. Tapi sayangnya video itu sudah dipotong-potong sehingga substansi dari apa yang saya sampaikan menjadi bias. Padahal jika orang melihat video itu secara utuh, pasti bukan seperti ini kesimpulannya," ucap Diana.

Dijelaskannya, video itu diambil saat dirinya selaku perwakilan pemerintah menggelar pertemuan dengan warga Desa Tumbang Rame, Kecamatan Antang Kalang, pada hari Senin (11/4/2022) yang lalu. 

Di pertemuan itu membahas masalah pembangunan listrik masuk desa, pembukaan jalan tembus antar-desa dan soal kewajiban perusahaan perkebunan sawit memberikan lahan plasma 20 persen kepada warga.

Saat membahas masalah listrik masuk desa, ia menerangkan supaya warga bersedia menghibahkan tanahnya untuk dibangun jalan, sebab syarat listrik masuk desa tersebut adalah harus ada dibangun jalan. Kebetulan pembangunan jalan itu mendapat dukungan dari PBS yang ada di sana, jadi pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya.

"Mereka saat menolak untuk menghibahkan tanahnya untuk dijadikan jalan. Warga mengancam apabila proyek pembangunan jalan itu tetap dilaksanakan maka mereka akan melaporkannya ke dewan," cerita Diana.

Menanggapi masalah itu, Diana kemudian secara panjang lebar berusaha mengingatkan warga agar jika ada persoalan selalu langsung melapor ke dewan. Mestinya persoalan ini bisa diselesaikan di tingkat kecamatan atau pemkab.

"Namun sayangnya, video yang beredar itu sudah dipotong-potong, dan yang disebarkan adalah ucapan saya yang seakan-akan meremehkan lembaga dewan. Padahal bulan begitu maksudnya. Silakan saja tanyakan kepada warga atau siapa yang hadir waktu itu," terang Diana.