LBH Tuntut Pemprov DKI Revisi Rencana Pemotongan Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda dan Tiket Transjakarta: Apa Wewenang PJ Gubernur?

Jalur pejalan kaki dan pesepeda disediakan di seluruh jaringan jalan dan di sekitar titik transit transportasi umum untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan dengan target 70% People Near Transit (PNT).

"Implementasi mengurangi subsidi PSO Transjakarta dan menghapuskan jalur sepeda bertentangan dengan dokumen tersebut," kata dia.

"Tentu dalam hal ini patut dipertanyakan sejauh mana penjabat Gubernur DKI berwenang melakukan tindakan di luar rencana kebijakan yang dicanangkan dalam RPD tersebut," tegasnya. (rpi/ebs)