Biaya tidak Terduga Bertambah, Banggar DKI: untuk Antisipasi Resesi

Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut kenaikan besaran belanja tidak terduga (BTT) Pemprov DKI Jakarta tahun 2023, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan langkah antisipatif menghadapi ancaman resesi ekonomi.

Gembong mengatakan Kemendagri mengevaluasi nilai BTT dari Rp648,5 miliar menjadi Rp868,5 miliar serta melakukan efisiensi beberapa mata anggaran, kemudian setelah dirasionalisasi Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), alokasi anggaran langsung dimasukkan ke dalam BTT.

"Penambahannya memang banyak faktor, itu kan antisipasi resesi. Walau di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah melakukan antisipasi terhadap resesi ekonomi 2023, namun Kemendagri kan memberikan acuan untuk bisa menambah dari alokasi selain yang ada di SKPD," kata Gembong di Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Menurut dia, keputusan Kemendagri  mengoreksi nilai belanja tidak terduga (BTT) DKI, sudah melalui kajian matang, apalagi nilai BTT yang awal, tidak sepadan dengan target belanja DKI sebesar Rp74,3 triliun.

"Memang agak kecil yang awal, jadi kan sekarang proporsional," ucap Gembong.

Menurut dia, perubahan nilai BTT itu telah disepakati eksekutif dan legislatif dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pada akhir Desember 2022 lalu. Hasil rapat yang dimasukkan ke dalam berita acara (BA) untuk disampaikan kembali kepada Kemendagri.

"Setelah dikembalikan ke Kemendagri kemudian diberikan nomor (Perda). Baru itu (APBD) sah untuk diimplementasikan dalam kegiatan eksekutif di DKI Jakarta," ucapnya.