Drama Panjang ERP, Mulai Dari Penolakan Masyarakat Hingga Masih Wacana

Jakarta - Wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta menjadi perdebatan banyak pihak. Bahkan pengemudi ojek online secara masif mewakili masyarakat melakukan aksi unjuk rasa penolakan penerapan ERP di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, saat dihubungi menyampaikan bahwa hingga kini wacana penerapan ERP masih belum dibahas oleh Komisi B Bidang Perekonomian.

“Belum bisa jawab izin, karena belum ada pembahasan secara detailnya di Komisi B dan DPRD secara keseluruhan,” ujar dia, di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Sementara, saat dikonfirmasi terpisah dengan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, juga membenarkan bahwa belum ada pembahasan lebih lanjut terkait jadwal penerapan kebijakan ERP.

Wahyu menyebutkan alasan belum adanya pembahasan bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta dan anggota dewan legislatif lainnya lantaran tersendat kehadiran dari pihak eksekutif.

“Di Komisi B udah dua kali mau dibahas tapi batal karena Asisten Ekonomi enggak hadir-hadir,” kata dia.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, mengungkapkan bahwa besar kemungkinan tidak akan menerapkan kebijakan ERP pada tahun 2023.