Ribuan Mahasiswa Sulteng Gelar Mimbar Demokrasi Tolak Politik Dinasti dan Neo Orba

Jakarta, tvOnenews.com - Gerakan mahasiswa menentang dan menolak politik dinasti menjelang Pemilu 2024 terus bergelora di berbagai daerah Indonesia. Kali ini, aksi ribuan mahasiswa dan rakyat datang dari Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Mereka menggelar Mimbar Demokrasicdi halaman kampus Unazlam Palu, Jumat (1/12/2023).

Ketua Pelaksana Mimbar Demokrasi Moh. Idham menegaskan, kegiatan ini diikuti 5.000 mahasiswa dan rakyat Sulteng. Dia mengajak para mahasiswa dan rakyat untuk menjaga demokrasi. 

“Tolak politik dinasti dan pelanggar HAM. Begitu banyak ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Kita punya keresahan yang sama. Negara kita tidak lagi berpihak pada masyarakat. Tidak berpihak kepada petani dan nelayan. Tetapi kami bersyukur masih ada aktivis perempuan yang masih melawan,“ tegasnya dalam keterangan tertulis.

Mimbar demokrasi ini juga menampilkan para orator dari aktivis 98 seperti Ariyanto Sangaji, Deddy Irawan, dan Dedi Askary. Mereka bergantian berorasi dengan juniornya mahasiswa perwakilan dari perguruan tinggi yang ada di Kota Palu, seperti dari Universitas Tadulako (Untad), Universitas Alkhairaat (Unisa), Poltekes, dan beberapa perguruan tinggi lainnya.

Ketua Yayasan Panca Bakti Palu, Ir. H. Rendy Afandi Lamadjido, MBA juga ikut menyampaikan orasinya dalam kegiatan tersebut. Rendy merasa sangat bangga masih ada mahasiswa di era milenial ini menghimpun kekuatan melawan kekuasaan yang mulai melenceng dari titah Reformasi 1998.

“Kekuatan mahasiswa melawan rejim itu tugas mulia. Melihat kesewenang-wenangan. Maka perlu dilahirkan gerakan mhasiswa sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintahan, “ tegas Rendy.

Sementara itu, Direktur Yayasan Tanah Merdeka, Aryanto Sangaji, yang juga aktivis 98 menegaskan bahwa telah terjadi kesewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. Mahkamah Konstitusi (MK) telah dipaksa memunculkan anak Presiden sebagai calon Wakil Presiden (Cawapres). Ini nepotisme. Kita hajar KKN seperti di era Orba.

“Bila kita tidak hati-hati meresponnya ini bahaya. Kembali muncul 25 tahun kemudian. Hadir kembali KKN seperti yang terjadi di zaman rezim Orde Baru (Orba). Segera kita lakukan perlawanan, “ tegas Anto, sapaan akrabnya.