Kisruh Soal Air Bersih, Epyardi Asda Sebut Tak Ada Ancaman

Melainkan, hasil rapat dengan semua pemangku kebijakan, kecamatan beserta seluruh Wali Nagari yang ada di kabupaten tersebut.

“Malah saya yang mencegah agar warga kami tidak tersulut dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan terutama menyebutkan kami mengancam. Saya bilang ke 74 Wali Nagari, untuk tidak menutup dulu sumber air di kampung kita, karena kita ingin lihat dulu itikad baik dari Pemko Solok untuk melakukan kewajiban pembayaran,"
 
- Persoalan Berawal Dari Munculnya Temuan BPK RI

Hal ihwal munculnya persoalan ini dan membuat hubungan antara Kabupaten Solok dengan Kota Solok ini menjadi bak api dalam sekam lantaran tidak adanya kontribusi pembayaran restribusi penggunaan sumber air bersih yang digunakan PDAM Kota Solok, sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pemerintahan Kabupaten Solok.

Bupati menyebutkan bahwa banyaknya perjanjian-perjanjian lama yang dilanggar oleh PDAM Kota Solok, bahkan PKSnya sangat merugikan Kabupaten Solok. Diantarana perjanian tersebut terdapat beberapa point yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), banyak yang tidak ditepati oleh PDAM Kota Solok.

“Salah satunya terkait pembayaran restribusi ke Pemkab Solok. Bahkan, Water Meter yang di pasang sudah tidak berfungsi sama sekali. Sehingga kontibusi yang diberikan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Solok  retribusi atau pajak air tanah PDAM Kota Solok tanpa hitungan perkubik atau lebih tepatnya ‘Etong Tongkong’ (dibulatkan) saja,” sesal Epyardi.

Bahkan Water Meter yang dipasang di sumber mata air milik Kabupaten Solok itu dikuasai dan dikelola sendiri oleh PDAM Kota Solok. 

"Mendudukkan persolan itu, Pemkab Solok sudah berkali-kali melakukan dialog dengan Pemko Solok terkait persoalan perjanjian lama yang diduga bermasalah, tetapi, tetap saja diabaikan," ujarnya.