Korupsi Dana Penimbunan Lokasi MTQ, Kejari Aceh Barat Langsung Tahan 3 Tersangka

Lanjut Siswanto, lantaran pekerjaan dianggap selesai maka pada tanggal 22 Desember terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran seratus persen ke rekening tersangka MS sedangkan pekerjaan baru sekitar 60 persen.

Adapun nilai dari SP2D itu, kata dia, sebesar Rp1.909.149.000 dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp173.559.000 dan Pajak Penghasilan (PPH) Rp52.067.700 52.067.700 serta Infaq sebesar Rp9.545.745. Dari hasil pemotongan tersebut maka nilai pelaksana sebeaar Rp1.673.976.555.

Dijelaskannya, setelah mendapatkan laporan atas dugaan korupsi Kejari setempat melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menghadirkan ahli dalam perhitungan pelaksanaan proyek tersebut.

"Berdasarkan perhitungan ahli dari Universitas Teuku Umar nilai yang dikerjakan Rp1.274.533.931.81 sehingga terjadi kerugian negara berdasar Audit BPKP perwakilan Aceh sebesar Rp399.442.623," sambung Siswanto.

Kata Siswato, proyek terasbut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2020 berada dibawah Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Barat. Lalu, kata dia, kepala DSI, Muhammad Isa menunjuk SA selaku Penjabat Pembuat Komitmen (PPK). SA sendiri bertugas di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Aceh Barat dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

"Pada tanggal 19 Mei 2020 Kepala Dinas Syariat Islam menunjuk SA merupakan Kasi Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebagai PPK untuk  kegiatan Penimbunan  Lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat yang dianggarkan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat tahun Anggaran 2020," sebutnya.(kha/lno)