Soal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Medan, Ini Penjelasan Bobby Nasution

Medan, tvOnenews.com - Walikota Medan, Bobby Afif Nasution memberi penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan. Selasa (23/5/2023)

Bobby Nasution yang hadir bersama Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman menyampaikan secara panjang di dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim bersama para wakil ketua.

Dikatakan Bobby, undang-undang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah, sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Lebih lanjut dikatakan Bobby Nasution, dengan diberlakukannya undang-undang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar.

Karena, tambahnya, daerah dapat dengan mudah  menyesuaikan pendapatannya, sejalan dengan adanya restrukturisasi pajak. Hal ini, jelasnya, akan mengurangi  ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan.

Disisi lain, ungkapnya, penyederhanaan retribusi dmaksudkan sian memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan akan memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk membayar retribusi daerah.