Wakil Presiden Ma'ruf Amin: Kepulauan Riau Harus Menjadi Prioritas Pariwisata Ramah Muslim

Bintan, tvOnenews.com - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa pariwisata ramah muslim di Kepulauan Riau harus menjadi prioritas utama.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri pengukuhan Ansar Ahmad, Gubernur Kepri, sebagai Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kepri, pada Kamis (8/6/2023).

Menurut Wakil Presiden, Kepulauan Riau dengan ribuan pulau yang dimilikinya memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, termasuk wisata bahari, cagar budaya, wisata religi, dan wisata sejarah.

Pada tahun 2018, Kepulauan Riau telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional.

Sebagai tambahan, Indonesia baru-baru ini dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia tahun 2023, berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI), mengungguli 138 destinasi lain di seluruh dunia.

"Menurut saya, pencapaian yang luar biasa ini harus terus dikelola dan ditingkatkan dalam upaya pengembangan pariwisata ramah muslim. Oleh karena itu, pariwisata ramah muslim di Kepulauan Riau harus menjadi prioritas," ujar Ma'ruf Amin.

Wakil Presiden menilai bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Kepulauan Riau telah berkembang dengan baik.

Dalam sektor industri halal, Wapres mengungkapkan bahwa Bintan Inti Halal Hub merupakan salah satu dari tiga kawasan industri halal yang ada di Indonesia.

"Selain itu, sektor jasa keuangan syariah di wilayah ini juga dapat dikatakan berada beberapa langkah lebih maju," kata Ma'ruf.

Salah satu indikatornya adalah suksesnya proses konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah yang terjadi setahun yang lalu.

"Saya mendapat laporan bahwa kinerja keuangan BRK Syariah pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang positif, dan secara keseluruhan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya," jelasnya.

Semua pencapaian ini menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pionir dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, menurut Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin

(ksh/fna)