Wujudkan Pemerintahan Anti Korupsi, Gubernur Sumut Ingatkan Ini ke Pers

“Sama seperti perusahaan, saat ini syarat menjadi wartawan juga diperketat oleh Dewan Pers. Saya kira itu juga menjadi bagian dari semangat, agar produk-produk pers menjadi hal yang dapat menjadi informasi terpercaya, produktif dan konstruktif,” jelasnya.

Sementara itu, Dewan Pembina Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara (Sumut) Rahudman Harahap, mengatakan sebagai bentuk transportasi komunikasi dan informasi publik, media massa harus netral dan tidak boleh tendensius.

“Saya ingin pemberitaan media ke depan tidak tendensius. Jangan sedikit-sedikit langsung melapor ke KPK tanpa data yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Rahudman berharap, JMSI Sumut akan menjadi contoh dalam rangka memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan di Sumut lebih bermartabat.

“Kita harus bersama-sama punya niat dan tekad lebih baik ke depannya. Saya sebagai Pembina ingin JMSI ke depan harus objektif dan netral,” harapnya.

Diskusi ini juga mendapat apresiasi dari Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi. Dalam sambutannya Edy berpesan agar media siber dapat berperan sebagai pengawas sekaligus pendukung berjalannya pemerintahan.

“Siber berperan dua, mengawasi dan mendukung berjalannya pemerintahan. Jadi jangan hanya mengawasi saja,” ucapnya.