Produk UMKM Terganjal Aturan FTZ, ini kata Menparekraf Sandiaga Uno

Batam, tvOnenews.com - Pelaku UMKM  di Kota Batam mengeluhkan penerapan dan aturan  free Trade zone ( kawasan  pedagangan bebas) .

Dalam implementasi peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 199 tahun 2019 tentang impor barang kiriman,  yang berada di wilayah Kawasan Bebas Batam  mengharuskan pembayaran pajak  setiap pengiriman  barang dari Batam  ke wilayah luar Batam. Bahkan, pelaku usaha  menganggap  kota  Batam seperti kota di luar negeri.

" Setiap kita mahu kirim barang produk ke luar Batam, kita harus bayar pajak 18 persen dari harga pesanan,  sudah itu, barang kita di tahan dulu  harus di periksa 2 sampe 3 hari, ini kan makanan  takutnya makanan jadi rusak,  kok kayak di luar negeri aja. Bagiamana  UMKM Batam bisa berkembang," kesal  erlina pelaku usaha UMKM di Batam.

Menanggapi keluhan pelaku UMKM di Batam terkait aturan FTZ yang memberatkan usaha, Menteri Menparekraf Sandiaga Solahudin Uno  mengatakan  akan menyampaikan  dan segera dilaporkan masalah tersebut kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani agar dapat ditindaklanjuti.