- Tim tvOne/Yoga Syahputera
Korupsi BTT Penanggulangan Covid di Samosir, Praktisi Hukum: Dana Dinikmati untuk Kepentingan Rapidin Simbolon
Medan, tvOnenews.com - Eks Bupati Samosir Rapidin Simbolon dinilai turut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanggulangan Bencana Non Alam dalam Penanganan Covid-19 status siaga darurat tahun 2020 di Samosir sebesar Rp1.880.621.425.
Hal itu disampaikan praktisi hukum Parulian Siregar dan Hutur Irvan Pandiangan dari kantor Hukum Vantas dan Rekan kepada wartawan, Jumat (11/8/2023), setelah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir pada Kamis (10/8).
"Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang diketuai Dr. H Eddy Army SH MH dalam salinan putusan kasasi terdakwa Jabiat Sagala selaku mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Samosir, dengan nomor putusan: 439 K/Pid.Sus/2023, menyatakan bahwa Bupati Samosir terbukti memanfaatkan dan menikmati Dana Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam Penanganan Covid 2019," tegasnya.
Selain itu, kata Parulian, MA menyatakan bahwa terdakwa Jabiat Sagala yang menjabat sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Samosir hanya selama 14 hari sejak tanggal 17 Maret 2020.
"Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020, kemudian sejak tanggal 31 Maret 2020, digantikan oleh Drs. Rapidin Simbolon selaku Bupati Kabupaten Samosir berdasarkan SK Bupati Nomor 117 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020," sebutnya.
Dikatakan Parulian, selanjutnya, Bupati Samosir Rapidin Simbolon bersama tim relawan memindahkan kemasan bantuan ke Rumah Dinas Bupati dan menempelkan stiker bergambar Bupati Samosir Rapidin Simbolon dan Wakil Bupati pada kantong paket bantuan untuk dibagikan ke masyarakat.
"Maka dengan demikian pengelolaan Dana Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam Penanganan Covid 2019 terbukti justru dimanfaatkan dan dinikmati untuk kepentingan pribadi Bupati Samosir Rapidin Simbolon," kata Parulian saat membacakan isi pertimbangan MA dalam putusan kasasi Jabiat Sagala.