Tidak Bayar Ganti Rugi Tanah, Bupati Aceh Barat Digugat Warga ke PN Meulaboh Sebesar Rp 6 Miliar

Aceh Barat, tvOnenews.com - Keluarga atau ahli waris almarhum Abdul Muluk pemilik sebidang tanah seluar 20.000 meter persegi (M2) menggugat Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi dan Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan sebesar Rp6 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh. Para tergugat disinyalir melakukan tindakan pengambilan tanah milik tanpa membayar ganti rugi.

Mereka yang menggugat ialah Armansyah Bin Abdul Muluk, Mardiati Binti Abdul Muluk, Faisal ML Bin Abdul Muluk dan Feriz M. Bin Abdul Muluk. Dengan Kuasa Hukumnya Ahmadi Mahmud, Perkara dengan nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo masih bergulir di PN Meulaboh.

“Dalam perkara ini ada indikasi tindak pidana perampasan tanah masyarakat yang dilakukan oleh Bupati Aceh Barat dan panitia 12 yang dibentuk oleh bupati pada tahun 2014 dan ada indikasi penggelapan dana atau indikasi korupsi,” kata Kuasa Hukum Penggugat, Ahmadi Mahmud, Rabu (3/1).

Tahap demi tahap persidangan ditemukan fakta bahwa pihak Eksekutif bersama tim 12 yang dibentuk untuk pembebasan lahan di Kecamatan Meureubo itu tahun 2014 belum membayarkan tanah warga.

Ahmadi menyebut, dari hasil fakta persidangan para saksi yang dihadirkan oleh para penggugat dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi, mengatakan tidak pernah mendengar bahwa tanah para penggugat sudah dibayarkan oleh Pemda Aceh Barat.

Dari keterangan saksi lain disampaikan pula, bahwa tanah penggugat sudah didata dan sudah diambil oleh pemerintah tetapi belum dilakukan pembayaran sampai sekarang.

“Keterangan saksi juga sama dengan keterangan saksi yang kedua yang dihadirkan oleh tergugat I, yaitu sebagai kasubbag pertanahan/PPTK dan juga sebagai panitia yang dibentuk oleh Bupati Aceh Barat, menurut pengakuannya sebagai PPTK tanah yang menjadi objek sengketa tersebut belum pernah dibayarkan atau belum di amprah,” jelasnya.

Dikatakannya, warga yang menggugat sudah beberapa kali mendatangi para tergugat untuk mempertanyakan bagaimana tindak lanjut atas tanah yang belum dibebaskan atau dibayarkan namun sudah diambil alih.

Tetapi para pihak tergugat tidak meresponnya sama sekali bahkan mereka tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kami hanya meminta kepada para tergugat untuk dikembalikan saja tanah klien kami ini kalau pembayaran ganti rugi terhadap tanah klien kami yang kami minta tidak dipenuhi,” sebut Ahmadi.

Terkait adanya gugatan di Pengadilan Meulaboh dengan perkara dengan nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mbo, baik pihak Pemerintah Aceh Barat maupun Yayasan Teuku Umar belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang sudah dilakukan oleh tim tvOnenews. (kha/wna)