Dijemput Kejati Sumsel di Jawa Barat, Tersangka Korupsi Perpajakan Langsung Ditahan

Palembang, tvOnenews.com - Sempat mangkir dalam pemanggilannya, tersangka FF Direktur Utama PT Inti Dwi Tama, dijemput tim penyidik Pidsus Kejati Sumsel di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Tersangka dijemput terkait kasus dugaan korupsi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada beberapa perusahaan tahun 2019 dan 2021.

Sebelumnya Rabu malam 3 Januari 2024 penyidik Kejati telah menetapkan tiga tersangka dua di antaranya telah dilakukan penahanan di Lapas Pakjo Palembang. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Abdullah Noer Denny, mengatakan setelah kemarin pihaknya telah menjalankan kegiatan penyidikan kasus perpajakan 

"Kemarin kita periksa FF sebagai saksi di Kejati Jawa Barat, dan penyidik berpendapat tersangka merupakan salah satu pemberi terhadap ASN di kantor pajak di wilayah Sumsel, penyidik melakukan upaya paksa berupa penahanan dan kita bawa yang bersangkutan ke Kejaksaan Tinggi Sumsel," ungkap Aspidsus saat diwawancarai di Bandara SMB ll Palembang, Kamis (4/1/2024). 

Ia juga menyatakan, untuk pengembangan pihaknya melihat hasil penyidikannya nanti. "Apakah memang dari tiga tersangka masih ada pengembangan kembali kita akan dalami lagi, kalau dari kemarin hasil pengembangan dari tim penyidik untuk pejabat di atas ASN ini sementara belum ada tambahan," kata Aspidsus.

Ia juga menyampaikan, dari rangkaian fakta-fakta yang ada itu terkesan modus yang mereka (tersangka) lakukan kerja sama antara ASN itu dengan dengan pihak ketiga. Sebelumnya tim pidsus Kejati Sumsel, menetapkan tiga tersangka berinisial HY selaku Direktur PT Heva Petroleum Energi kemudian NR Direktur Utama PT Lematang Enim Energi dan FF Direktur Utama PT Inti Dwi Tama. 

Ketiganya ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada beberapa perusahaan tahun 2019 dan 2021.

Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari, membenarkan hari ini tim penyidik pidsus Kejati Sumsel, menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada beberapa perusahaan tahun 2019 dan 2021.