Penahanan Mantan Pj Walikota Tanjungpinang oleh Polres Bintan Dinilai Prematur, Kuasa Hukum Keberatan

Tanjungpinang, tvOnenews.com - Pengacara Hendi Devitra, kuasa Hukum Mantan Pj Walikota Tanjungpinang Hasan, menilai penetapan kliennya Hasan sebagai tersangka pemalsuan surat tanah di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri dinilai prematur.

Hasan diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Bintan, pada Jumat (19/4/2024) yang lalu. Kini, mantan Penjabat (Pj) Walikota Tanjungpinang yang juga kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri itu telah ditahan di Polres Bintan.

Sebagai Kuasa Hukum Hasan, Hendie Devitra sangat keberatan terkait penetapan tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polres Bintan, terhadap kliennya tersebut.

Menurutnya, upaya paksa sudah sepatutnya didasarkan paling sedikit dua alat bukti yang cukup, dengan didukung barang bukti. Namun penilaian terpenuhinya bukti yang cukup dimaksud, kata Hendie harus dibuktikan hak keperdataannya terlebih dahulu.

“Sehingga penetapan tersangka kepada Hasan tersebut prematur, untuk itu kami mohon untuk mempertimbangkan beberapa hal," kata Hendie, Selasa (18/6/2024).

Ia meminta, agar dilakukan pendalaman terkait unsur obyektif dalam rumusan Pemalsuan Surat, yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHPidana.

Hendi juga meminta agar rumusan pemalsuan surat dihubungkan dengan fakta isi perjanjian dalam akta-akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dihadapan Notaris Ratu Aminah Gunawan, di Bintan, antara PT Expasindo Raya kepada pelapor PT Bintan Properti Indo.