Tidak Netral, DPD PDIP Sumut Ingatkan Pejabat Daerah Dan TNI/POLRI Dapat Sanksi Pidana Penjara (Ŵeb)

Sebelum MK mengabulkan perkara Nomor 136/PUU-XXII/2024, bunyi Pasal 188 adalah seperti yang diatur pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu tak memuat frasa “pejabat daerah” dan “TNI/Polri.” (zul/nof)