FGTT Ungkap Ada Guru Bodong Lolos P3K di Pemko Medan, Ini Tanggapan DPRD

Medan, Sumatera Utara - Puluhan guru honorer  Kota Medan yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) menyampaikan sejumlah informasi penting ke DPRD Medan terkait netralitas seleksi P3K jabatan guru di Medan, Senin (27/06/2022). Kehadiran puluhan guru itu pun langsung diterima Wakil Ketua DPRD Medan, H.Rajudin Sagala S.Pd.I di ruang badan anggaran.

Informasi penting itu pun disampaikan oleh juru bicara FGTT Nita Novianti di depan Wakil Ketua DPRD Medan. Ia mengungkapkan adanya permainan sejumlah oknum kepala sekolah di Kota Medan dalam proses seleksi P3K tahap kedua kemarin di mana ada di antaranya orang yang dimasukan menjadi guru alias guru bodong bisa mengikuti seleksi.

"Ada di antaranya dia (guru honor) tidak pernah mengajar, karena baru lulus kuliah kemudian didaftarkan dan bisa mengikuti ujian P3K kemudian lulus. Guru bodong itu jelas lebih mampu dan cepat dalam mengerjakan soal-soal ujian daripada guru-guru honor lainnya yang sudah mengabdi lama di sekolah," bebernya.

Kemudian, ia juga katakan, status guru honorer saat ini di ujung tanduk, termasuk masalah kesejahteraan guru honor sangat memprihatinkan.

“Kami mendesak agar Kadis Pendidikan segera menerbitkan SK guru honor yang bisa digunakan untuk sertifikasi. Adapun saat ini SK yang dikeluarkan hanya bisa untuk menerbitkan NUPTK," kataNita Novianti.

Paling menyedihkan, ia katakan, sejumlah guru yang ikut demo pada hari ini juga diancam sejumlah oknum kepala sekolah untuk tidak melakukan aksi unjukrasa di gedung DPRD Medan.

"Ada sebagian kami diancam  oleh oknum kepala sekolah agar tidak ikut demo. Ada sebagian di antaranya diberi tugas agar tidak bisa berunjukrasa," pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan guru honor juga meninta Kadis Pendidikan segera mengeluarkan SK Guru Honor, Meminta kepada Kepala Sekolah agar tidak melakukan pemecatan dan merumahkan guru honor akibat dari masuknya guru P3K, meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan kebutuhan guru, Segera melakukan rotasi kecamatan kepada guru-guru yang tidak mendapatkan jam mengajar.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajudin Sagala meminta Kepala Sekolah tidak melakukan pemecatan dan pengancaman kepada guru honor.

"Kita ingatkan dalam forum ini agar Kepala Sekolah tidak melakukan pemecatan dan pengancaman terhadap guru honor," kata Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajudin Sagala kepada tvOnenews.com melalui gawai, Selasa, (28/6/2022).

Politisi PKS kota Medan juga meminta Dinas Pendidikan melaui sekolah-sekolah melakukan pendataan guru honor dan kebutuhan guru di Kota Medan.

"Kita mendorong agar pendataan jumlah guru di sekolah-sekolah benar benar valid sehingga diketahui kebutuhannya ke depan," jelasnya.

Selanjutnya, dari DPRD Medan terutama Frsksi PKS  berharap, pihak Dinas Pendidikan segera mendata ulang jumlah guru di masing-masing sekolah.

“Sehingga setiap sekolah dapat data akurat berapa org lagi jumlah guru yang tersisa tidak lulus P3K, lukus PG tidak dapat Formasi dan yang tidak lulus sama sekali,” ucapnya.

Hal ini dilakukan agar dapat dipastikan berapa orang lagi guru honorer yang tersisa, dan berapa lagi harus dibantu serta dinaikkan dana insentifnya di tahun 2023 mendatang.

“Kami akan perjuangkan agar guru tersebut dinaikkan dana insenstifnya walau masih sesuai cluster mengacu pada lama mengajar dan kita terus perjuangkan agar ke depannya honor mereka dapat setara UMK,” pungkasnya. (Aag)