Proyek Bronjong DAS Lawe Kinga Aceh Tenggara Tercium Aroma Korupsi

Untuk membuktikan kecurigaan mereka, saat pengerjaan proyek berlangsung, Eka dan tim turut melihat pengambilan material yang diambil di seputaran lokasi proyek menggunakan alat berat berupa exkavator. 

"Artinya patut diduga tidak adanya back-up izin galian x pada proyek tersebut. Sebab beberapa hari kami pantau dilapangan tidak ada aktivitas mobil dump truck yang mambawa material galian c ke lokasi tersebut artinya bisa jadi pihak rekanan menggunakan material galian c ilegal yang diperoleh tak jauh dari lokasi pengerjaan," bebernya. 

Padahal, lanjut Eka, aesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 pasal 161, barang siapa yang menampung, membawa dan membeli barang ilegal dapat di pidana. 

"Selain itu hasil pantauan lapangan, pihaknya juga menemukan bahwa penggunaan batu bronjong yang telah terpasang terdapat batu yang tidak memenuhi ukuran standart. Jelas hal ini akan berpengaruh terhadap daya tahan guling beronjong," kata Eka. 

Atas fakta itu, Eka meminta agar pihak pengawas harus jeli dalam mengawasi pengerjaan bronjong tersebut. Terlebih, pihak pelaksana diduga mengerjakan pondasi bronjong tidak sesuai spesifikasi. 

Atau dengan kata lain, ia beberkan, pihak pengawas harus benar-benar bekerja secara profesional sesuai Standart Oprasional Prosedur (SOP). 

"Jangan sampai malah membiarkan rekanan sesuka hati dalam proses pengerjaan. Karena itu kami minta kepada Penguasa Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera mengevaluasi kinerja rekanan," pungkasnya.