Protes Cantrang dan Pukat Trawl, DPRD Bintan Digeruduk Nelayan

Kedua, mendesak pemerintah daerah untuk segera menerbitkan regulasi pelarangan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan  pukat trawl dan cantrang atau jaring Hela beroperasi di wilayah Kabupaten Bintan. Ketiga, membentuk satgas pemantauan dan pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan.

"Kami tidak mau ada nelayan yang menggunakan pukat trawl dan cantrang atau jaring Hela masuk di Bintan," tegas Mustafa Abbas yang juga ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Bintan.

Sementara wakil ketua DPRD Bintan berjanji akan memperjuangkan aspirasi para nelayan yang tergabung dalam Forum Perjuangan Pelarangan Cantrang dan Pukat Trawl.

"Kami sebagai rumah aspirasi masyarakat tentu menjadi prihatin dengan apa yang sedang diderita oleh para nelayan dan keluarganya," kata Fiven Sumanti.

Fiven Menambahkan permasalahan cantrang dan pukat trawl sangat mengganggu para nelayan di Bintan. Sebab, ada nelayan dari luar daerah Bintan menangkap ikan di perairan  Bintan.

"Pendapatan nelayan terganggu, sehingga tidak mampu menafkahi keluarganya dan bayar uang sekolah anak mereka," tambah Fiven.

Aksi unjuk rasa Nelayan Forum Perjuangan Pelarangan Cantrang dan Pukat Trawl se-Kabupaten Bintan dengan kesepakatan menunggu hasil koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.(Ksh/Aag)