Kejari Langkat Serahkan Restitusi Kasus Kerangkeng Besi Sebanyak Rp530 Juta pada 2 Ahli Waris Korban

Di tempat yang sama, Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK, Muhammad Ramdan mengatakan, LPSK hadir karena adanya permohonan dari Polda Sumatera Utara terkait dengan kasus kerangkeng besi yang terjadi beberapa waktu lalu, dan dalam menentukan pengajuan restitusi ini LPSK terlebih dahulu menghitung kerugian yang dialami oleh korban yang sudah diatur oleh undang - undang. 

"Restitusi ini memang sudah diatur dalam undang - undang,  namun harus dimulai dari permohonan, barulah LPSK bisa hadir dan menghitung berapa restitusi yang layak diminta kepada terdakwa didalam proses persidangan," ucap Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK, Muhammad Ramdan kepada awak media. 

Muhammad Ramdan juga berharap agar restitusi yang diserahkan kepada ahli waris ini bisa dimanfaatkan sebaik - baiknya karena sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. 

"Setelah diterima oleh ahli waris diharapkan restitusi ini bisa dimanfaatkan sebaik - baiknya, karena ini bukanlah pengganti nyawa yang hilang tetapi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban," jelas Muhamad Ramdan melanjutkan. 

Restitusi ini muncul saat persidangan kasus kerangkeng besi milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana PA di Pengadilan Negeri Stabat beberapa waktu lalu atas 4 orang terdakwa, yaitu Dewa PA yang merupakan anak Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana PA, dan Hendra Surbakti atas tewasnya Sarianto Ginting serta terdakwa Hermanto Sitepu, serta Iskandar Sembiring atas tewasnya Abdul Sidik Isnur atau Bedol. 

Keempat terdakwa juga sudah divonis 1 tahun 7 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat pada 30 November 2022 lalu dan sudah menjalani hukuman di Rutan Tanjung Gusta Medan. (Tht/Nof)