Satpol PP DIY Segel Perumahan Tak Kantongi Izin Berdiri di Atas Tanah Kas Desa

Dalam kasus di Maguwoharjo, pemilik ataupun pengembang perumahan melanggar Pasal 23 Ayat (2) Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Selain itu, mereka juga melanggar Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, di mana pemanfaatannya harus mendapatkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten.

"Usai penyegelan tersebut, maka Inspektorat yang akan menghitung berapa kerugian yang ditimbulkan. Akan ada penyelesaian lebih lanjut nantinya," ungkap Noviar.

Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY Qumarul Hadi menambahkan, pengembang menjual satu unit perumahan dengan harga murah, yakni Rp 190 juta untuk tipe 36 seluas 50 meter. Hal ini diketahui dari fakta transaksi yang tertulis dengan akta notaris tertanggal 21 Maret 2023.

"Artinya orangnya sudah membayar Rp 190 juta. Tugas kami menghentikan proyek seperti ini guna meminimalisir masyarakat yang menjadi korban dirugikan," terangnya.

Hingga saat ini, Satpol PP DIY sudah melakukan penutupan dan penyegelan kepada empat properti yang dibangun di atas TKD dan tidak mengantongi izin.

Ia pun meminta masyarakat agar lebih berhati-hati saat ingin berinvestasi atau membeli properti khususnya di DIY.