Dianggap Meresahkan Warga Yogyakarta, Ketua Komisi A DPRD DIY Minta Ade Armando Diproses Hukum

Yogyakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengecam sikap dari Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang mengkritik praktik politik dinasti diterapkan di DIY.

Sehingga mewakili rakyat DIY, ia meminta agar polemik tersebut diselesaikan melalui jalur hukum.

"Saya sudah menerima pesan dari banyak pihak yang intinya tidak terima ada pernyataan (Ade Armando) tersebut. Sebagai rakyat DIY yang santun dan bertata-krama, mengedepankan proses hukum untuk menyelesaikan polemik tersebut," tegas Eko di hadapan awak media di Kantor DPRD DIY, Senin (4/12/2023).

Selain itu, pihak kepolisian juga harus pro aktif terlebih video pernyataan Ade Armando sudah beredar di kalangan publik dan meresahkan masyarakat. Apalagi, Ade Armando sebelumnya juga pernah mempermasalahkan tentang keberadaan Tanah Kas Desa (TKD) di DIY.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DIY menyampaikan, Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY adalah UU yang sesuai dengan Pancasila yang sah dan konstitusional.

Undang-undang Keistimewaan DIY juga punya sejarah. Seperti diketahui, saat itu terbit UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sehingga bukan menjadi sesuatu yang baru, Keistimewaan DIY sudah lama bahkan sejak berdirinya Republik Indonesia (RI) dinyatakan bahwa DIY disebut daerah istimewa.