Dianggap Meresahkan Warga Yogyakarta, Ketua Komisi A DPRD DIY Minta Ade Armando Diproses Hukum

Menurut Eko, peran sejarah dari Kasultanan, Kadipaten dan rakyat Yogyakarta untuk Indonesia saat itu luar biasa hebat.

Bahkan, pada masa kemerdekaan ketika ibu kota negara Indonesia dari Jakarta dipindah ke Yogyakarta. 

Kala itu, Sultan Hamengkubuwana (HB) IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam VIII juga memberikan dukungan penuh bersama rakyat DIY. Dibuktikan dengan Sultan HB IX menghibahkan dana kurang lebih sejumlah 6 juta gulden untuk membantu menggerakkan pemerintah RI yang saat itu di Yogyakarta.

Juga KGPAA Paku Alam menyediakan kamar untuk Bung Karno dan Bung Hatta di Pura Pakualaman. Demikian juga, rakyat bergotong-royong untuk berjuang menjaga dan merawat kemerdekaan. 

Dalam kesempatan ini, Eko juga menegaskan bahwa penetapan Sri Sultan HB X dan KGPAA Paku alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DIY adalah sesuai dengan Pancasila yang sah dan konstitusional.

Disinilah kemudian bersama rakyat DIY dan masyarakat seluruh Indonesia memberikan dukungan penuh atas UU Keistimewaan DIY dan penetapan Gubernur dan Wagub DIY sesuai dengan UU.

"Tentu saja, setiap tindakan maupun ucapan memiliki konsekuensi dan risiko maka ketika menuduh bahwa penetapan Gubernur dan Wagub tidak sesuai dengan konstitusi merupakan politik dinasti dan lain-lainnya adalah penyataan yang sesat. Pernyataan yang membuat gaduh sekaligus melukai, melecehkan hatinya rakyat." kata Eko.