Diwakili Guru Besar UMY, Ini 6 Poin Pesan Seruan Kebangsaan dan Imbauan Moral Bagi Penyelenggara Negara

Bantul, tvOnenews.com - Sivitas akademika dari beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ramai-ramai menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai melanggar demokrasi.

Terbaru, sivitas akademika yang terdiri dari rektor, dewan guru besar, serta perwakilan dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyerukan pesan kebangsaan dan imbauan moral 'Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban' bagi seluruh penyelenggara negara.

Dalam petisi yang dibacakan guru besar UMY, Akif Khilmiah disebutkan eskalasi pelanggaraan konstitusi dan hilangnya etika bernegara seperti tiada henti. Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri dan sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri.

Puncak dari itu semua, kata Akif, dipasungnya MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam kontestasi politik jelang pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

Para penguasa negeri ini, alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, mereka malah sibuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan tak kenal henti oleh ambisi.

Kerapuhan pondasi bernegara hampir sempurna karena para penyelenggara negara (pemerintah, DPR dan peradilan) gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati dengan sepatuh hati.

"Sebagai negara demokrasi dan berdasarkan konstitusi seharusnya para penyelenggara negara di Indonesia menjadi teladan utama dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi serta memberi contoh dalam menegakkan etika bernegara yang baik bagi warga negara," bunyi petisi tersebut.