Protes Praktik Dinasti Politik, Penggerak HAM Yogyakarta Kirim Kaca Pembesar ke Istana Presiden

Yogyakarta, tvOnenews.com - Koalisi Penggerak HAM Yogyakarta mengirimkan kaca pembesar bagi para pejabat istana buntut makin brutalnya praktik dinasti nepotisme yang dibangun oleh Presiden, Joko Widodo.

Melalui Kantor POS Besar Yogyakarta, kaca pembesar dikirim ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk Presiden Jokowi, Mensesneg Pratikno dan Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana. 

Uniknya, masing-masing kaca pembesar tersemat nama penerima. Untuk Presiden Joko Widodo diberi nama Bangkotan (Bapak Konflik Kepentingan), untuk Mensesneg, Pratikno diberi nama Operator (Operator Nepotisme) dan Koordinator Stafsus Presiden diberi nama Busuk.

"Kaca pembesar yang dikirim dapat dipakai untuk memperjelas penglihatan pejabat istana atas makin brutal dan busuknya kongkalikong di istana untuk kepentingan elektoral atau pemenangan dinasti nepotisme Jokowi," kata Tri Wahyu, Perwakilan Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Selasa (6/2/2024).

Koalisi Penggerak HAM Yogyakarta menolak keras dinasti nepotisme Presiden, Jokowi yang membawa Indonesia kembali mundur pada situasi kondisi demokrasi sebelum reformasi.

Terlebih belakangan terakhir ini, banyak gerakan moral dari guru besar dan sivitas akademika lintas kampus di Indonesia yang mengkritisi situasi pemerintahan yang makin tidak demokratis dan beretika. 

Wahyu juga menyayangkan pernyataan Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana bahwa gerakan tersebut adalah orkestrasi kepentingan elektoral.

"Kami mengecam keras pernyataan Ari Dwipayana yang melupakan akar sebagai akademisi sekaligus pernah aktif di salah satu NGO di Yogyakarta, dengan keblinger menyatakan gerakan moral Guru Besar dan sivitas akademika lintas kampus di Indonesia sebagai orkestrasi kepentingan elektoral," tegas Wahyu.

Ia melanjutkan, Ari Dwipayana mestinya membawa nilai-nilai keilmuan dan idealisme malah terjerembab dalam fenomena akut Asal Bapak Nepotisme senang. 

"Pemberitaan beberapa waktu terakhir jelas menyajikan fakta bagaimana berpihaknya seorang kepala negara (ada acungan 2 jari dari mobil kepresiden dan Jokowi sebut itu menyenangkan) dan beberapa menteri yang partisan untuk pemenangan dinasti nepotisme termasuk yang dilakukan saudara Luhut Binsar Panjaitan yang disumpah diatas kitab sucinya sebagai menteri untuk bangsa dan negara malah terang-terangan menyatakan partisan ke paslon dinasti nepotisme Jokowi," terang Wahyu.

Selain itu, Koalisi Penggerak HAM Yogyakarta juga mengecam keras intimidasi yang dilakukan aparat kepada beberapa petinggi kampus yang kritis pada pemerintahan rezim Jokowi. 

Hal ini menunjukkan problem serius terkait netralitas aparat dalam Pemilu 2024 sekaligus fenomena 'Nabok Nyilih Tangan' yaitu Nabok Pengkritik Rezim dengan Pinjam Tangan Aparat yang jelas-jelas melanggar konstitusi dan merusak amanat reformasi 1998. (scp/buz)