Gabungan Buruh di DIY Tegas Tolak Kebijakan Tapera, Ini yang Ditawarkan Mereka

Sleman, tvOnenews.com - Gabungan buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tegas menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (tapera) yang diterbitkan oleh Presiden, Joko Widodo. 

Penolakan disampaikan para buruh ketika mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Kamis (6/6/2024).

Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsyad Ade Irawan menyebut bahwa Tapera merupakan program yang tidak berguna sama sekali. 

Meskipun gaji buruh setiap bulan sudah pasti dipotong untuk pembayaran iuran tapi jaminan untuk mendapatkan rumah tidak pasti. Sehingga hanya menambah potongan setiap bulan dan akan menurunkan daya beli dari buruh itu sendiri.

"Kami tegas menolak Tapera yang kami sebut tabungan penderitaan rakyat," tegas Irsyad.

Terlebih, harga rumah subsidi yang rata-rata Rp 166 juta dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DIY hanya sebesar Rp 2 juta menurutnya tidak masuk akal.

"Tapera biasanya 20-25 taun. Misalnya 20 tahun cuma bisa sampai Rp 24-25 juta maka perlu ratusan tahun untuk bisa mengakses dari Tapera," tuturnya.