Demo Tuntut Transparansi Seleksi Perangkat Desa di Pati Memanas, Mahasiswa Saling Dorong dengan Polisi

"Jadi pilkada ini seakan akan hanya sebatas pengalihan isu ketika kita fokus di pilkada, open rekrutmen kepala desa dilaksanakan untuk mengisi perangkat perangkat desa di desa tesebut," lanjutnya. 

Mereka menilai proses rekrutmen dianggap terlalu dipaksakan dan rentan kecurangan karena menggunakan sistim lembar jawab komputer atau LJK. Padahal sebelumnya menggunakan metode seleksi menggunakan komputer untuk menguji kompetensi peserta tes atau Computer Assisted Test (CAT) 

"Kami sangat menyayangkan kemunduran proses seleksi di kabupaten pati. Dulu seleksi perangkat desa itu dilaksanakan dengan sistem CAT, tapi sekarang kenapa menggunakan sistem LJK," ungkap Arifin. 

"Selain sangat rawan manipulasi, dengan sistem LJK ini kemungkinan peserta tidak bisa mengoperasikan komputer. Kita nggak mau mendapatkan perangkat desa dengan SDM rendah," imbuh dia. 

Arifin juga mensinyalir seleksi perangkat desa ini terjadi transaksional. 

"Kita juga mensinyalir ada transaksi bayar untuk menjadi perangkat desa itu. Info yang kami terima itu minimal Rp 60 juta, mungkin beda desa beda nominal," ungkapnya. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pati, Sugiyono saat menemui pengunjukrasa berjanji akan meneruskan tuntutan para mahasiswa kepada PJ Bupati Pati.