Marak Praktik Politik Uang di Pilkada 2024, Puluhan Warga Desak Bawaslu Sleman Bersikap Tegas

"Kami berdiri disini sebagai dorongan moral, Bawaslu jangan gentar. Kami rakyat tidak tolol, tidak bodoh dan tidak masa bodoh," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga menuntut Bawaslu Kabupaten Sleman untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap peserta Pilkada. Serta, meminta untuk serius mengkampanyekan dan menyosialisasikan gerakan anti politik kepada masyarakat.

Di lokasi yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar menyatakan bahwa politik uang menjadi konsen Bawaslu sejak Pemilu 2019 hingga saat ini.

"Kami tetap konsisten semangat dan konsisten tolak politik uang dalam pemilu maupun Pilkada. Kami juga bekerjasama dengan pendidikan tinggi untuk turut terlibat dalam sosialisasi," kata Arjuna. 

Ia menyampaikan, Bawaslu Kabupaten Sleman sudah mempunyai desa binaan anti politik uang sebagai komitmennya dalam menggelorakan semangat tolak dan cegah praktik ini dalam gelaran Pilkada saat ini.

Bahkan, pihaknya telah menangani adanya praktik politik uang yang ditemukan beberapa hari lalu. Meskipun, ada keterbatasan regulasi kewenangan namun tidak menghentikan langkah Bawaslu Kabupaten Sleman untuk terus memperjuangkan norma pelarangan politik uang dalam kampanye.

Selain menggunakan dugaan pelanggaran Pidana, pihaknya juga menggunakan dugaan pelanggaran administrasi.