China Minta APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Luhut: Prosedurnya Panjang

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan sampaikan kerja sama Indonesia dengan China berlandaskan asas saling percaya dan saling menguntungkan. Hal tersebut dirinya sampaikan pada Konferensi Pers Pasca Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI ke Beijing pada 4-6 April 2023 lalu.

“Tidak boleh satu negara mendikte negara yang lain. Diharapkan kedua negara akan mengoptimalkan strategi pembangunan untuk maju bersama dalam proses modernisasi dan terus mendorong pembangunan berkualitas tinggi,” tutur Menko Luhut mengawali konferensi pers tersebut, Jumat (14/4/2023).

Dalam penjelasannya, Menko Luhut menerangkan sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dan akan ditindaklanjuti, yaitu mengenai Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB), Investasi Kawasan Industri Kalimantan Utara, Ibu Kota Negara Baru, Ketahanan Pangan, Kura-Kura Bali, Maritim dan Perikanan, Kesehatan dan Bioteknologi, Perdagangan, serta terkait Pendidikan dan Pelatihan.

“Mengenai KCJB saya lihat ada keraguan dari masyarakat bahwa ini akan selesai. Tapi sudah saya laporkan (kepada Presiden RI), minggu lalu saya meletakkan rel yang terakhir, jadi 304km itu sudah selesai. Sedangkan trial run akan dimulai pada Mei paling lambat sudah dimulai,” terangnya.

Dirinya kemudian menjelaskan bahwa Tim teknis dari kedua negara telah menyepakati angka cost overrun sebesar US$ 1.2 Milyar.

“Itu hasil audit kita, hasil audit mereka bahwa pembicaraan detail antara kedua belah pihak kita sepakat angkanya US$ 1,2 M. Terkait pinjaman kepada KAI untuk pembiayaan cost overrun, kami sedang finalisasi negosiasi mengenai suku bunga.” ungkapnya.

Pihak China bersikeras meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dijadikan sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Meski begitu, Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menyepakati usulan China tersebut. Ia merekomendasikan agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).