Pj Gubernur Sumsel Sinergi Bersama Kepala BI, Bupati/Wali Kota dan TPID Bahas Strategi Pengendalian Inflasi

"Sesekali kita perlu melakukan sidak di pasar dan distributor jangan sampai ada distributor yang bermain-main ataupun penimbunan sehingga mengganggu kestabilan harga, ini bisa dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran itu langsung bisa dilakukan penindakan," imbuhnya.

Dia juga mengharapkan TPID di daerah juga melakukan koordinasi secara intens dengan daerah sekitar yang memiliki stok pangan untuk selanjutnya dilakukan distribusi ke daerah sekitar yang mengalami kekurangan stok.

"Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk ketersediaan pasokan, dilihat mana saja daerah yang kurang pasokan dan daerah mana yang pasokannya berlebih ini didiskusikan melalui kerjasama antar daerah," tambahnya.

Fatoni juga mengatakan untuk menunjang kestabilan inflasi tentu memerlukan anggaran yang cukup. Oleh karena itu, dia mengarahkan agar memanfaatkan dana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang memang diperuntukan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi.

"Menyediakan dan memberikan anggarannya yang cukup untuk pengendalian inflasi ini, gunakan BTT karena dana ini bisa digunakan untuk penanganan inflasi karena ini aturannya sangat jelas. Saya minta kepala daerah memahami betul Pasal 69 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 dan tolong dijelaskan kepada OPD," jelasnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel, Ricky Perdana Gozali dalam laporannya menjelaskan Inflasi umum di Sumsel pada keseluruhan tahun diperkirakan berada pada kisaran target inflasi nasional sebesar 3,0 kurang lebih 1 persen. Melandasinya tekanan inflasi 2023 diperkirakan sejalan dengan melandasinya inflasi volatile food, core inflation dan administered price.