Hindari Konflik Horizontal, Bupati Minta Kebun Kelapa Sawit PT PSU Bermasalah Dikelola Pemkab Madina

"Sedang terjadi tindak pidana di areal PT PSU di mana oknum melakukan pelanggaran hukum, dimana kawasan HPT lebih 600 hektar ditanami kelapa sawit. Saat ini lahan dalam pengawasan kejaksaan dan kondisinya sudah panen. Kami pemerintah daerah berharap kepada kejaksaan dan Gubernur Sumatera Utara supaya daerah bisa mengelola kebun tersebut sebagai sumber PAD," harap Bupati Madina.

Bupati menambahkan, kondisi masyarakat sekitar saat ini sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial karena banyak oknum yang memanen kelapa sawit tersebut.

"Sudah ada kekhawatiran kita terjadi pertikaian, perebutan lahan karena masyarakat sudah tinggal panen, ada puluhan ton setiap hari buah keluar dari sana dan ada penadahnya, banyak hal yang timbul di masyarakat," tegas Jafar.

Saat ini pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tengah menyiapkan regulasi agar kebun kelapa sawit tersebut bisa dikelola Pemkab Mandailing Natal melalui BUMD.