Menteri Investasi Bahlil Ungkap Nasib Perpanjangan Izin Tambang Nikel Vale hingga Singgung IUPK PT Freeport Indonesia

Pemeriksaan kesesuaian dokumen itu bakal kembali dilakukan setelah libur Lebaran Idul Fitri 2024.

Di samping itu, Bahlil juga menyinggung soal perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini masih dalam proses.

Pasalnya, masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, khususnya terkait pembangunan smelter di Papua dan penambahan saham pemerintah sebesar 10 persen di Freeport.

"Kita minta bantu bangun smelter di Papua. Selama ini kan Freeport membangun smelter di luar Papua padahal tambangnya di Papua. Kita kan pingin untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Papua," tuturnya.

Saat ini saham pemerintah di Freeport sebesar 51 persen. Ke depan, jika penambahan 10 persen terjadi,  total saham pemerintah akan mencapai 61 persen di Freeport.

"Nanti ke depan saat masa kontrak tahap kedua sudah selesai, itu nanti kita punya penambahan lagi 10 persen jadi 61 persen, jadi Freeport bukan lagi Freeport McMoran, Freeport Indonesia. Kalau punya kita sendiri kita mau memperbanyak kenapa kita bikin susah diri gitu loh," kata Bahlil.

Pada acara yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas juga buka suara terkait Freeport.