Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal tudingan dari sejumlah negara mengenai kebijakan pembatasan ekspor produk turunan nikel.

Luhut menegaskan, Indonesia bukannya proteksionis terkait pelarangan pembatasan mineral mentah yang dijual ke luar.

Hal itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers setelah disahkannya deklarasi dalam rapat tingkat menteri World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Bali, Selasa.

“Ada negara tetangga kita yang menyebut kita ini proteksionis. Itu tidak benar sama sekali,” kata Luhut dikutip Rabu (22/5/2024).

Luhut menjelaskan, hanya satu turunan nikel yang dilarang oleh Indonesia, yakni stainless steel.

Terkait dengan turunan lainnya, seperti katoda, anoda, dan sebagainya, disebut Luhut tidak ada larangan.

“Tapi yang tadi, layer kedua ini, kita yang harus menikmati. Karena itu yang paling banyak nilai tambahnya buat bangsa Indonesia,” kata Luhut.

Luhut menambahkan, negara tetangga yang menyematkan julukan ‘proteksionis’ ke Indonesia memiliki biaya yang mahal di bidang transportasi.

Misalnya, kata Luhut, gaji truk atau pengangkut yang mencapai 200–300 dolar AS per tahun.

Tingginya gaji tersebut mengakibatkan biaya yang harus ditanggung oleh negara tersebut menjadi lebih mahal.

“Kita (Indonesia) hanya dengan 1–2 dolar AS, hanya perlu angkut dari lokasi pertambangan ke pelabuhan atau ke tempat smelternya,” ucap dia.

Selisih biaya itulah yang mengakibatkan harga nikel dan produk turunannya di Indonesia lebih terjangkau.

“Kita jangan mau di-bully (dirundung) sama negara-negara yang pengen kita ini tetap terbelakang,” kata Luhut.

Menko Marves menegaskan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terlebih dari segi potensi sumber daya alam.

“Kita jangan pernah mau di-bully orang,” ujar Luhut menegaskan.

Kendati demikian, Luhut tidak menyebutkan secara spesifik negara tetangga mana yang menuding Indonesia proteksionis.

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto di hadapan para investor dan perwakilan negara asing dalam acara Qatar Economic Forum juga menegaskan Indonesia bukan negara proteksionis.

Prabowo menyebut, Indonesia berupaya melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk adalah mengolah kekayaan alamnya sendiri dan mengurangi ketergantungan dari produk-produk impor.

Oleh sebab itu, saat resmi menjabat sebagai presiden ke-8 Indonesia, Prabowo menegaskan akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dirintis Presiden Joko Widodo. (ant/rpi)