Jakarta, tvOnenews.com - Gelombang penolakan terhadap kebijakan tabungan perumahan rakyat atau Tapera terus menggema.

Tak hanya dari kalangan pekerja, protes dan penolakan Tapera juga datang dari para pengusaha.

Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apindo) Kabupaten Sukabumi menilai penyelenggaraan Tapera bukan merupakan solusi bagi para pegawai atau karyawan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah untuk pekerja.

"Program pemenuhan kebutuhan perumahan melalui Tapera tidak menjadi solusi ataupun jaminan bagi pegawai atau karyawan swasta," kata Ketua DPK Apindo Kabupaten Sukabumi Sudarno, dikutip dari Antara pada Jumat (31/5/2024).

Menurut Sudarno, pihaknya juga sudah membuat pernyataan sikap atas terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Adapun poin dari pernyataan sikap tersebut, DPK Apindo Kabupaten Sukabumi sesuai arahan dari pimpinan pusat dan Jabar menolak Program Tapera tersebut adapun dasar penolakan itu antara lain nilai atau harga rumah khususnya di kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali ini setiap tahunnya terus meningkat.