Menkeu Sri Mulyani Sebut APBN Telah Kucurkan Anggaran untuk Perumahan Rakyat hingga Rp228,9 Triliun sejak 2015

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk perumahan rakyat dari APBN, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sri Mulyani mengatakan, bahkan alokasi anggaran untuk program perumahan rakyat sudah ada sejak 2015.

“Untuk masalah perumahan rakyat, sebetulnya APBN itu sudah hadir sejak tahun 2015,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa.

Bendahara negara tersebut mengatakan, dana yang telah disalurkan APBN untuk sektor perumahan rakyat bagi sudah Rp228,9 triliun.

Rinciannya, penyaluran anggaran pada 2016 sebesar Rp15,52 triliun. Kemudian tahun 2017 sebesar Rp18 triliun, 2019 Rp18,81 triliun, 2020 Rp24,19 triliun, 2021 Rp28,95 triliun, 2022 Rp34,15 triliun, 2023 Rp31,88 triliun, dan 2024 Rp28,25 triliun.

Anggaran disalurkan melalui berbagai program, seperti subsidi uang muka, subsidi bunga, hingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memberikan likuiditas bank untuk memberikan kredit murah kepada MBR.

FLPP juga turut menyalurkan dananya kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dengan total anggaran mencapai Rp105,2 triliun.

“APBN sebenarnya sudah, dan dana ini tidak hilang, seperti FLPP yang masih akan terus bergulir. Kalau masyarakat tadinya mencicil bisa sampai 18 tahun, jadi bisa lebih pendek, dan dananya juga bisa bergulir untuk MBR lain,” jelas Sri Mulyani.

Meski begitu, Menkeu mengakui masih ada kebijakan yang perlu diperbaiki, termasuk harga rumah yang kian mahal serta kriteria MBR yang sejauh ini ditetapkan berpenghasilan maksimal Rp8 juta.

“Jadi, kami ingin menerangkan, saya memahami beban masyarakat, dan oleh karena itu APBN ingin mengurangi beban dengan berbagai cara,” tutur dia.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera BP Tapera Sugiyarto mengungkapkan bahwa sejak 2010 dana FLPP telah dimanfaatkan untuk membangun 1,47 juta unit rumah bagi MBR.

Sugiyarto mengatakan, nilai fasilitas pembiayaan tersebut sudah mencapai Rp136,2 triliun.

"Ini sifatnya semacam dana bergulir, jadi kalau sudah disalurkan dalam bentuk KPR kepada masyarakat maka pokok pembiayaan ini akan sebagian kembali, dan itu akan disalurkan lagi menjadi KPR," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (11/6).

"Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp105,2 triliun tersebut bisa disalurkan sebagai fasilitas pembiayaan KPR dengan nilai total Rp136,2 triliun," tambahnya. (rpi)