- Antara
TP PKK Pusat akan Salurkan Minyak Goreng Terjangkau Lewat Gerakan Pasar Murah, Tapi Baru di Sekitar Jakarta Saja
Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Tri Suswati Tito Karnavian menyampaikan akan menyalurkan 15.120 paket minyak goreng melalui skema gerakan pasar murah (GPM).
Sasaran gerakan pasar murah tersebut adalah masyarakat ekonomi rendah yang ada di sekitar Jakarta.
Hal itu disampaikan saat Tri Suswati bersama Mendagri Tito Karnavian menerima secara simbolis minyak goreng murah dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (19/6/2024).
Kendati demikian, istri Mendagri Tito Karnavian tersebut mengatakan bahwa gerakan pasar murah untuk minyak goreng terjangkau tersebut masih belum bisa dilakukan di daerah.
"Bertahap tiga kali dan ini Juni, Juli, Agustus, kami distribusinya nanti per kelurahan. Jadi, yang kami lihat kantong-kantong yang masyarakatnya masih di bawah ekonominya, masih di sekitar Jakarta karena kami belum bisa bawa ke daerah," kata Tri Suswati sebagaimana dilansir dari Antara.
Tri menegaskan bahwa minyak goreng yang dijual melalui GPM harganya akan berada di bawah harga pasar.
"Kemarin pasaran Rp20 ribu (per liter), kami jual antara Rp13 ribu hingga Rp15 ribu (per liter). Kami tidak menjual dengan harga yang sama. Biaya angkutan enggak dihitung, biaya yang lain-lain kita enggak hitung," jelasnya.
Tri Tito menjelaskan bahwa penyediaan minyak goreng murah yang merupakan kerja sama dengan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) itu diadakan untuk mengantisipasi inflasi.
"Sehingga kami mengambil inisiatif walaupun kontribusinya tidak bisa menurunkan angka inflasi, khususnya angka minyak goreng, tetapi paling tidak kami membantu," ujarnya.
Di samping itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Pembina TP PKK Pusat mengapresiasi langkah tersebut dan mengharapkan kegiatan tersebut diikuti oleh pemerintah daerah.
"Kami harapkan makin besar di seluruh Indonesia dengan melibatkan 552 kepala daerah," ujarnya. (ant/rpi)