Dilaporkan ke KPK soal Mark Up Impor Beras Rp2,7 Triliun, Bulog Merasa Jadi Korban: Perusahaan Sedang Berbenah

Jakarta, tvOnenews.com - Perum Bulog kembali angkat bicara soal laporan mengenai tudingan mark up impor beras senilai Rp2,7 triliun yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam hal ini, Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dilaporkan oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke KPK terkait skandal beras dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya merasa dirugikan dan menjadi korban atas laporan tersebut.

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Widiarso di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Menurut Widiarso, laporan terhadap Bulog dan Bapanas tersebut dinilai tanpa ada fakta. Oleh karena itu, laporan SDR ke KPK itu dinilai bisa merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog.

"Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," katanya.