Perpanjangan IUPK Freeport Terbit sebelum Pemerintahan Presiden Jokowi Tuntas, Bahlil Optimis RI Tambah 10% Saham Lagi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terbit sebelum Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tuntas.

Hal itu disampaikan Menteri Bahlil dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tidak (diperpanjang) siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai,” ujar Bahlil.

Bahlil juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menguasai saham Freeport sebesar 51 persen.

Rinciannya adalah sebesar 10 persen dipegang oleh BUMD Papua, dan 41 persen dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, tepatnya MIND ID.

Oleh sebab itu, menjelang perpanjangan IUPK Freeport, Bahlil mengatakan dengan percaya diri bahwa Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10 persen lagi.