Dirut Pupuk Indonesia Gerah Banyak yang Cawe-Cawe dalam Alokasi Pupuk Subsidi, Ada 7 Kementerian Ikut Campur: Regulasi Menumpuk, Penagihan Jadi Rumit

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi mengaku gerah karena banyak yang turut campur dalam tata kelola pemberian pupuk subsidi.

Oleh karena itu dia mengusulkan perbaikan dalam tata kelola pemberian pupuk subsidi. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik yang diselenggarakan di The Langham, Jakarta Pusat.

“Pupuk ini overly regulated (banyak pengaturan), terlalu banyak (pihak) mengurusi. Padahal smallholders farmers ini dapatnya nggak lebih dari 1 juta, tapi kita tahu ada 6 kementerian bahkan bisa 7 ditambah Kementerian LHK,” ujarnya, dikutip Kamis (18/7/2024).

Rahmad bercerita bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepadanya untuk menaikkan alokasi pupuk subsidi. 

Namun, pada saat realisasi arahan tersebut menghadapi masalah regulasi dan koordinasi dengan pihak Kementerian Pertanian (Kementan).

“April diikuti keluarnya Permentan yang merefleksikan (alokasi) 9,55 juta ton itu dikirimkan ke seluruh gubernur untuk dikeluarkan SK,” tuturnya.